Indeks Interferensi Industri Rokok Global
Perusahaan Rokok Besar akan melindungi profit mereka dengan cara apapun—bahkan dengan menghentikan kebijakan yang menyelamatkan nyawa manusia. Indeks ini menunjukkan negara mana yang berupaya untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Industri rokok berusaha menghambat kebijakan yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Tak satu negara pun yang luput.
Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengakhiri interferensi ini.
Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tepat waktu, korban akan terus bertambah.
19,178 orang setiap hari
583,333 orang setiap bulan
7,000,000 orang setiap tahunBerdasarkan perkiraan WHO, tiap tahun lebih dari 8 juta orang meninggal akibat tembakau.
Baca gambaran lengkap tentang negara mana yang berani tegas menghadapi mereka, dan apa langkah yang mereka tempuh.
Indeks Interferensi Industri Rokok Global menunjukkan pemerintahan dengan indeks tertinggi dalam melindungi kebijakan dari campur tangan Big Tobacco, dan pemerintahan yang dapat berbuat lebih baik.
Mitra kami 
Tren berdasarkan Wilayah
INTERAKSI PEMERINTAHAN DENGAN INDUSTRI
Kedutaan beberapa negara mendukung kepentingan bisnis industri di manca negara.
Beberapa kedutaan Jepang berpartisipasi dalam acara bakti sosial yang didanai oleh Japan Tobacco International, serta memfasilitasi MOU dan mengeksplorasi peluang investasi dalam negeri bagi perusahaan rokok. Kedutaan Korea mendukung kegiatan bisnis KT&G di setidaknya tiga negara. Kedutaan Bangladesh di Tokyo menjadi tuan rumah delegasi JTI dan mendukung kegiatan mereka di Bangladesh.
KEUNTUNGAN UNTUK INDUSTRI ROKOK
Banyak negara gagal mengimplementasikan atau memperluas kode etik sesuai dengan Pasal 5.3.
Kementerian Kesehatan di India, Indonesia dan Myanmar telah nengadopsi petunjuk kode etik interaksi dengan industri rokok, namun tidak memperluasnnya ke seluruh kalangan pemerintahan, sehingga sebagian kementerian rawan terpengaruh oleh industri. Di Filipina, terjadi kompromi terhadap Pasal 5.3 karena berbagai kementerian selain kesehatan menerima donasi serta mendukung industri.
Laporan Regional (Dalam Bahasa Inggris)KEUNTUNGAN UNTUK INDUSTRI ROKOK
Pemerintah beberapa negara mengizinkan penundaan undang-undang pengendalian rokok.
Di Zambia, undang-undang Tobacco Act yang melindungi industri diloloskan pada tahun 2022, sementara rancangan undang-undang pengendalian rokok justru mandek sejak tahun 2018. Di Mozambik dan Tanzania, rancangan undang-undang pengendalian rokok belum juga dibahas di Parlemen.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Pemerintah beberapa negara membiarkan industri menunda regulasi kemasan yang menyelamatkan nyawa konsumen.
Di Kamerun, gambar peringatan kesehatan (Pictorial Health Warning – PHW) di kemasan rokok seharusnya diterapkan pada tahun 2019, namun pemerintah memberi keringanan sampai tahun 2023, sesuai dengan permintaan industri. Aturan ini masih belum sepenuhnya ditegakkan. Pemerintah Republik Demokrasi Kongo dan Nigeria juga mengalah kepada tekanan industri untuk menunda implementasi PHW.
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Anggota parlemen di beberapa negara mengajukan undang-undang yang pro industri rokok.
Deputi nasional di Argentina mengajukan rancangan undang-undang untuk melegalkan dan menyusun kerangka kerja regulasi untuk gawai rokok elektronik (ESD), sebagai upaya untuk mengakali larangan ESD yang telah diberlakukan. Di Brazil, seorang senator mengajukan rancangan undang-undang untuk melegalkan produksi dan pemasaran rokok elektronik, meskipun ada larangan dan mengakui peran industri dalam menyusun rancangan tersebut.
TRANSPARANSI
Banyak negara memberlakukan aturan daftar lobi, namun sebagian besar gagal menegakkan transparansi penuh.
Di Panama, terdapat daftar publik, namun tidak ada aturan spesifik bahwa badan usaha yang terkait industri rokok harus didaftarkan. Di Kolombia, House of Representatives memiliki daftar pelobi, namun sifatnya sukarela. Di Meksiko, Congress if Union mensyaratkan pelobi untuk didaftarkan, namun beberapa legislator menerima pelobi yang tidak terdaftar. Di Mexican Senate, tidak ada opsi untuk mengklasifikasi pelobi secara spesifik dari industri.
KEUNTUNGAN UNTUK INDUSTRI ROKOK
Pemerintah beberapa negara menawarkan subsidi kepada petani tembakau agar operasional mereka lebih menguntungkan.
Di Bulgaria, pemerintah menawarkan subsidi nasional bagi petani tembakau sejumlah lebih dari tiga kali lipat nilai tembakau yang dihasilkan. Di Romania, pemerintah memberikan subsidi langsung bagi petani tembakau dengan tingkat yang menjadikan tembakau sebagai hasil bumi dengan subsidi tertinggi per hektar. Di Swiss, pemerintah memberikan subsidi kepada hampir 115 petani karena menanam tembakau.
KEGIATAN BAKTI SOSIAL PERUSAHAAN
Pemerintah bermitra dengan industri rokok untuk membersihkan sampah dan membantu industri membersihkan citra mereka.
Dua anggota House of Lords di Britania Raya menjabat sebagai direktur perusahaan kebersihan yang didanai oleh industri. Di Belgia, pemerintah kota Flanders menandatangani perjanjian dengan PMI dan Federation of Cigarette Manufacturers untuk menyelenggarakan kampanye anti sampah. Empat pemerintah kota di Denmark berkolaborasi dengan produsen rokok untuk mengembangkan pengumpul puntung rokok.
INTERAKSI PEMERINTAHAN DENGAN INDUSTRI
Beberapa pejabar pemerintah mendukung industri rokok secara terbuka.
Di negara dengan perusahaan rokok milik negara, seperti Lebanon dan Tunisia, pejabat pemerintah tingkat tinggi mengunjungi kantor pusat perusahaan rokok, bertemu secara rutin dengan perwakilan industri dan memuji pencapaian industri. Di Yaman, Menteri Industri dan Perdagangan menghadiri peluncuran produk industri.
KONFLIK KEPENTINGAN
Pergantian jabatan antara pemerintah dengan industri membuat sebagian negara lebih rentan terhadap pengaruh industri.
Di Yordania, Menteri Perdagangan juga menjadi konsultan PMI. Di Pakistan, setidaknya tiga mantan pejabat pemerintah berpindah dari sektor publik ke Pakistan Tobacco Company. Di Tunisia, Menteri Keuangan menjabat sebagai Presiden Dewan Direksi perusahaan rokok milik negara, dan tiga pejabat kementerian menjabat sebagai anggota Direksi.
WHO memperkirakan sekitar 7 juta nyawa melayang setiap tahun akibat rokok.
Isu-isu
Tanpa implementasi penuh Pasal 5.3 WHO FCTC, yang bertujuan untuk melindungi kebijakan publik dari pengaruh industri rokok, industri akan mampu menyasar berbagai departemen yang ramah terhadap bisnisnya, bermitra dengan pemerintah untuk menyelenggarakan program sosial yang meningkatkan reputasi industri dan menyebarkan pengaruh di luar pengawasan mata publik.
Di seluruh dunia, industri mempromosikan rokok elektronik dan melawan regulasi dengan narasi mengurangi pengaruh buruk rokok. Beberapa negara mengalah terhadap tekanan industri untuk mencabut larangan atau memberikan tarif pajak rendah bagi rokok elektronik. Beberapa pejabat pemerintah mengajukan rancangan untuk melegalkan rokok elektronik, meskipun telah terjadi epidemi global konsumsi rokok elektronik di kalangan anak muda.
Tiga puluh dua negara telah melarang kegiatan bakti sosial perusahaan yang terkait industri rokok, namun industri terus menggunakan CSR untuk berusaha memperbaiki citra publik dan memperkuat kemitraan dengan pemerintah di berbagai negara di seluruh dunia. Pemerintah membiarkan industri membersihkan citra praktik bisnis mereka dengan berkolaborasi mengadakan acara pembersihan sampah rokok atau penanaman pohon, serta menerima donasi amal dari industri.
Industri rokok terus menyerang pajak rokok secara agresif di seluruh dunia, yang telah terbukti menurunkan konsumsi rokok. Indeks menunjukkan bahwa sebagian negara melindungi kebijakan pajak mereka, sementara banyak negara lain mengalah kepada tekanan industri untuk tidak menaikkan pajak, atau membiarkan industri mempengaruhi penurunan pajak atau menerapkan tarif pajak rendah untuk produk tertentu.