Indeks Interferensi Industri Rokok Global
Perusahaan Rokok Besar akan melindungi profit mereka dengan cara apapun—bahkan dengan menghentikan kebijakan yang menyelamatkan nyawa manusia. Indeks ini menunjukkan negara mana yang berupaya untuk melindungi kesehatan masyarakat.
Industri rokok berusaha menghambat kebijakan yang menyelamatkan nyawa banyak orang. Tak satu negara pun yang luput.
Pemerintah memiliki kekuatan untuk mengakhiri interferensi ini.
Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tepat waktu, korban akan terus bertambah.
21,918 orang setiap hari
666,667 orang setiap bulan
8,000,000 orang setiap tahunBerdasarkan perkiraan WHO, tiap tahun lebih dari 8 juta orang meninggal akibat tembakau.
Baca gambaran lengkap tentang negara mana yang berani tegas menghadapi mereka, dan apa langkah yang mereka tempuh.
Indeks Interferensi Industri Rokok Global menunjukkan pemerintahan dengan indeks tertinggi dalam melindungi kebijakan dari campur tangan Big Tobacco, dan pemerintahan yang dapat berbuat lebih baik.
Mitra kami
Tren berdasarkan Wilayah
KEGIATAN BAKTI SOSIAL PERUSAHAAN
Banyak pemerintahan mendukung kampanye lingkungan “bakti sosial perusahaan” dari industri, sehingga membantu industri membersihkan citra perusahaan.
Di Korea, pemerintah daerah di Suwon City mendukung KT&G untuk memasang 33 tempat penampungan puntung rokok di 23 fasilitas publik dan mempromosikan kampanye “Sseudam Sseudam” (puntung di sampah) perusahaan tersebut. Departemen Kehutanan di Pakistan dan Sri Lanka mendukung program penanaman pohon yang disponsori anak perusahaan lokal British American Tobacco. Walikota Khulna City di Bangladesh meresmikan proyek penanaman pohon “Bonayon” yang disponsori oleh British American Tobacco.
PENCEGAHAN PENGARUH
Sebagian pemerintahan gagal menegakkan aturan peringatan pada kemasan yang ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokok.
Di Republik Laos, industri rokok tidak sepenuhnya mematuhi aturan peringatan sebesar 75% ukuran kemasan di seluruh kemasan rokok. Di Myanmar perusahaan rokok trans-nasional dan rokok lokal serta produsen cheroot berhasil melobi untuk memundurkan tenggat waktu implementasi standar kemasan rokok. Di Bangladesh, implementasi gambar peringatan kesehatan (Pictorial HEalth Warning – PHW) yang seharusnya dipasang di setengah bagian atas kemasan rokok tertunda sejak Mahkamah Agung menunda aturan pemerintah dari 2017, menyusul petisi dari Bangladesh Cigarette Manufacturers’ Association.
Laporan Regional (Dalam Bahasa Inggris)PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Pemerintah di beberapa negara menghadapi lobi langsung dan keterlibatan tingkat tinggi dalam bidang legislasi pengendalian rokok.
Di Kamerun, British American Tobacco terlibat secara aktif dalam pengembangan standar produk Velo dan Vuse milik mereka, dan memberikan bantuan finansial untuk pengembangan kebijakan tersebut. Di Ethiopia, meskipun perusahaan rokok milik negara sudah diprivatisasi, undang-undang mengijinkan industri untuk memberikan komentar terhadap aturan-aturan pengendalian rokok. Di Kenya, British American Tobacco mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Kementerian Kesehatan untuk mencabut larangan terhadap kantung nikotin.
KEUNTUNGAN UNTUK INDUSTRI ROKOK
Sebagian pemerintah mempromosikan atau menyatakan dukungan terhadap industri rokok.
Perdana Menteri Tanzania mengadvokasikan untuk meningkatkan budidaya tembakau dan mencari pasar yang lebih luas, dan membuat komitmen bersama Kementerian Pertanian untuk melipat-gandakan produksi tembakau. Di Madagaskar, pemerintah memberikan potongan pajak sebesar 2% untuk rokok yang diproduksi dengan muatan tembakau lokal sebesar 70% atau lebih. Di Kenya, Sekretaris Kabinet Bidang Kesehatan merupakan tamu kehormatan dalam pertemuan formal yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri Nasional di mana British American Tobacco Kenya adalah sponsor utamanya.
KEGIATAN BAKTI SOSIAL PERUSAHAAN
Sebagian pemerintahan mendukung kegiatan “bakti sosial perusahaan” yang diselenggarakan oleh industri.
Di Swedia, anggota parlemen menghadari kampanye “greenwashing” “Håll Sverige Rent” (Jaga Kebersihan Swedia) yang diselenggarakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang didanai oleh Philip Morris International dan perusahaan rokok lain. Di Swiss, Kantor Federal bidang Lingkungan Hidup menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan rokok besar dan meluncurkan kampanye nasional masyarakat yang berkaitan dengan pembuangan puntung rokok. Pesan dalam kampanye tersebut antara lain menyatakan: “Buang puntung rokok di tempatnya karena alam bukan asbak,” sebuah slogan yang diambil dari kampanye Swiss Cigarette.
KONFLIK KEPENTINGAN
Sebagian pemerintahan melibatkan industri dalam upaya anti penyelundupan, meskipun bukti-bukti menunjukkan bahwa industri itu sendiri terlibat dalam penyelundupan rokok.
Markas Besar Kepolisian Polandia menyelenggarakan pelatihan oleh British American Tobacco Poland dan the eSmoking Institute di Poznań berasosiasi dengan perusahaan untuk mencegah penyelundupan produk-produk tembakau. Beacukai Negara Georgia menerima pelatihan melalui serangkaian seminar anti perdagangan-ilegal yang diselenggarakan oleh Japan Tobacco International. Di Bosnia dan Herzegovina, Administrasi Pajak Tidak Langsung mengimplementasikan kampanye “Stop the Smuggling”(Hentikan Penyelundupan) secara kolaborasi dengan Association of Economists SWOT, yang didukung oleh Philip Morris International, British American Tobacco dan Japan Tobacco International.
TRANSPARANSI
Sebagian pemerintah mengalami kurangnya transparansi yang sangat diperlukan saat pejabat pemerintah berurusan dengan industri.
Tahun 2021 di Brazil, industri memanfaatkan Tobacco Sectorial Chamber untuk melobi Kementerian Luar Negeri untuk memandu intervensi Brazil dalam negosiasi Conference of the Parties ke 9 (COP9) Melalui dua pertemuan tidak resmi, industri melobi pemerintah, sehingga Menteri Pertanian memastikan bahwa pemerintah akan mendukung produsen rokok selama COP9. Di Kolombia, upaya-upaya untuk meregulasi lobi industri tidak berhasil karena, meskipun Anti-Corruption Statute mungkin meminta informasi soal pelobi, badan tersebut tidak punya referensi spesifik ataupun daftar badan usaha industri rokok.
KONFLIK KEPENTINGAN
Beberapa negara mendukung upaya-upaya yang disponsori industri untuk menurunkan buruh anak dalam budidaya tembakau, meskipun bukti-bukti menunjukkan bahwa program industri seringkali tidak efektif.
Di Argentina, industri rokok terkait dalam berbagai level ke pemerintahan dalam hal isu buruh anak melalui Fundación Vamos Andar-Programa Brazos Abiertos. Di tingkat nasional, organisasi ini mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang disponsori British American Tobacco Argentina dalam bidang buruh anak dengan National Registry of Rural Workers dan National Secretariat for Children, Adolescents and Family of the Nation. Di Brazil, Menteri Ketenagakerjaan mendukung Institur “Growing Up Right”, sebuah proyek yang diselenggarakan oleh Sinditabaco dan berbagai perusahaan afiliasinya (termasuk British American Tobacco Brasil, Philip Morris Brazil, Japan Tobacco International dan Alliance One), yang mengklaim promosi pendidikan dan memerangi buruh anak di area pedesaan.
INTERAKSI PEMERINTAHAN DENGAN INDUSTRI
Pemerintah dari beberapa negara berinteraksi secara berlebihan dengan industri untuk mempromosikan kepentingannya.
Di Irak, Kementerian Industri mengunjungi Baghdad Tobacco Factory untuk menyatakan dukungan terhadap usaha rokok. Di Lebanon, perwakilan British High Commission menghadiri inagurasi fasilitas produksi baru dari badan usaha monopoli rokok milik negara, Regie, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari perusahaan rokok internasional.
KEUNTUNGAN UNTUK INDUSTRI ROKOK
Beberapa negara memberikan pembebasan pajak kepada industri dan mendukung perdagangan rokok.
Pada November 2022, Vice President of Commerce and Economy Iran mempromosikan Iran Tobacco Company (ITC), sebuah badan usaha milik negara, melalui perjanjian dengan Zimbabwe. Peningkatan investasi rokok dibahas dalam kunjungan Ibu Negara Zimbabwe ke Tehran. Dua bulan kemudian, CEO ITC dan Menteri Pertanian Zimbabwe menandatangani perjanjian suplai tembakau Zimbabwe untuk produksi rokok di Iran untuk ekspor ke Asia Tengah. Di Irak, pemerintah memberikan berbagai bentuk dukungan untuk membantu industri rokok nasional, termasuk pembebasan pajak dan kemudahan finansial.
WHO memperkirakan sekitar 8 juta nyawa melayang setiap tahun akibat rokok.
Isu-isu
Tanpa implementasi penuh Pasal 5.3 WHO FCTC, yang bertujuan untuk melindungi kebijakan publik dari pengaruh industri rokok, industri akan mampu menyasar berbagai departemen yang ramah terhadap bisnisnya, bermitra dengan pemerintah untuk menyelenggarakan program sosial yang meningkatkan reputasi industri dan menyebarkan pengaruh di luar pengawasan mata publik.
Industri rokok berusaha mencari jalan untuk menghindar dari kementerian kesehatan dengan cara mendekati departemen lain yang mungkin lebih ramah terhadap kepentingan bisnis mereka. Indeks terbaru menunjukkan bahwa industri terutama menyasar departemen keuangan, bea cukai, perdagangan dan investasi. Di beberapa negara, departemen-departeman ini berhasil terbujuk oleh klaim berlebihan industri bahwa kenaikan oajak rokok akan memperparah perdagangan ilegal.
Banyak pemerintah bermitra dengan industri atau mendukung kegiatan “bakti sosial perusahaan” yang berkisar pada isu-isu lingkungan hidup. Termasuk di antaranya upaya penanaman pohon dan pembersihan puntung rokok. Pada akhirnya, kegiatan bakti sosial ini mengalihkan perhatian pemerintah dari banyaknya bahaya serius yang diakibatkan industri terhadap masyarakat dan lingkungan hidup.
Banyak negara masih tidak punya kebijakan komprehensif yang mencakup seluruh bagian pemerintahan untuk mengurangi interaksi tidak perlu dengan industri, dan untuk merekam semua interaksi antara pejabat pemerintah dengan indsutri. Akibatnya perusahaan rokok dapat melobi atau bahkan mempengaruhi secara langsung kebijakan tanpa sepengetahuan publik.